CILEGON,-FOKUSCILEGON.COM- Pemerintah Kota Cilegon kembali mendapat Kritikan pedas Dari Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen ( LPK MP ) Kota Cilegon Diki Azrianto,Ia Menyuarakan Kritikan Pedas ini ia lontarkan kepada pemerintah kota Cilegon, SABTU, 19 Juli 2025.
Diki menilai pemerintah kota Cilegon belum memberikan perlakuan adil kepada para pelaku usaha lokal. Ia menegaskan, Pemkot Cilegon jangan memandang sebelah mata pengusaha daerah sendiri, terutama dalam hal akses terhadap proyek pembangunan dikota Cilegon.
“ Banyak pengusaha lokal yang punya core business di bidang pengadaan barang dan jasa melalui LPSE, dan mereka seharusnya diberi ruang yang sama. Kami melihat seolah-olah kesempatan itu lebih sering jatuh ke luar, bukan ke pengusaha asli Cilegon,” kata Diki dengan nada tegas.Saat di jumpai di Sekretariat Markas daerah Kota Cilegon. 19/7/2025.
Menurutnya, keberadaan APBD Kota Cilegon harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan hanya segelintir kelompok atau pihak luar.
“ Ini soal keadilan ekonomi. Jangan hanya bicara memberdayakan pengusaha lokal di atas kertas, tapi praktiknya tetap diskriminatif,” ujarnya.
Tak hanya itu, Diki juga mengapresiasi pernyataan Kang Sohari yang sebelumnya bersuara keras soal dominasi pengusaha luar dalam proyek-proyek Cilegon. Ia menilai Kang Sohari mewakili kegelisahan banyak pihak.
Diki menambahkan bahwa sikap diskriminatif tidak hanya terjadi dalam proyek-proyek APBD, tetapi juga dalam keterlibatan pengusaha lokal di sektor industri swasta dan BUMN.
“ Cilegon ini kota industri. Masak pengusahanya jadi penonton? Harusnya mereka dilibatkan juga di sektor-sektor strategis lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan perlunya keberpihakan nyata dari Wali Kota.
“ Kami minta Wali Kota duduk bersama kami, buka ruang dialog, jangan menghindar. Kalau memang ada kesibukan, setidaknya beri tahu kapan bisa bertemu. Jangan sampai warga sendiri dipinggirkan di kotanya sendiri,” tandas Diki.
Ia berharap pertemuan dengan pemerintah bisa segera digelar sebagai upaya membangun komunikasi terbuka dan mencari solusi atas ketimpangan yang selama ini terjadi.
“ Ini bukan permintaan pribadi, ini jeritan banyak pelaku usaha lokal yang merasa dikesampingkan. Kalau tidak ditanggapi, kami akan angkat isu ini lebih luas lagi,” pungkasnya.
